JAKARTA — Pengamat sekaligus aktivis sosial, Juliana, mendorong penguatan koordinasi dan penyelarasan komunikasi di lingkungan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, harmonisasi antarkementerian dan lembaga serta penegakan hukum yang tegas menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas pemerintahan, efektivitas program prioritas nasional, serta kedaulatan negara.

Hal tersebut disampaikan Juliana dalam program bincang Rakyat Berbicara yang disiarkan melalui kanal YouTube Podcast Rakyat Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, ia menilai Presiden Prabowo Subianto memiliki legitimasi hukum dan politik sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus pemegang mandat rakyat.

Penyelarasan Visi dan Misi Kabinet Merah Putih

Juliana menekankan pentingnya konsolidasi komunikasi dan koordinasi lintas kementerian serta lembaga agar seluruh jajaran pemerintahan memiliki pemahaman yang sama terhadap visi, misi, dan arah kebijakan Presiden Prabowo.

Menurutnya, komunikasi horizontal yang tidak berjalan selaras dapat memunculkan ego sektoral, perbedaan persepsi, hingga tumpang tindih kebijakan. Kondisi tersebut dikhawatirkan menghambat pelaksanaan program pemerintah dan berdampak terhadap iklim usaha serta pertumbuhan perekonomian nasional.

"Seluruh asisten dan jajaran menteri harus memiliki pemahaman mendalam yang selaras terhadap visi dan arah kebijakan Presiden Prabowo, baik untuk target jangka pendek, menengah, maupun lima tahun ke depan," ujar Juliana.

Ia berharap seluruh unsur pemerintahan dapat memperkuat sinergi dan menjalankan tugas sesuai kewenangan masing-masing demi tercapainya target pembangunan nasional.

Dugaan Penyadapan dan Penyalahgunaan Wewenang Harus Diusut

Selain persoalan koordinasi pemerintahan, Juliana turut menyoroti isu dan rumor dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang disebut-sebut melibatkan oknum atau personel aktif.

Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan itu merupakan persoalan serius yang berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang (abuse of power) serta mengancam keamanan informasi strategis negara.

"Penyadapan terhadap simbol negara merupakan tindakan yang mengganggu kedaulatan dan keamanan informasi intelijen negara. Jika benar terjadi, harus ada penanganan hukum yang tegas sesuai peraturan yang berlaku tanpa pandang bulu," tegasnya.

Juliana menekankan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku, disertai pemeriksaan secara objektif dan transparan. Ia juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawal jalannya pemerintahan serta mendukung pelaksanaan kebijakan Presiden agar tidak terganggu oleh berbagai dinamika politik.

Komunikasi Publik Program MBG dan Sekolah Rakyat Perlu Diperkuat

Dalam pembahasan mengenai program prioritas pemerintah, Juliana turut memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Sekolah Rakyat yang dinilainya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok marginal.

Ia menyebut pengalamannya saat melakukan kunjungan atau visitasi di kawasan Cicuruk, Sukabumi, memperlihatkan antusiasme masyarakat terhadap program tersebut. Menurutnya, program MBG memiliki peran penting dalam mendukung pemenuhan gizi anak dan upaya pencegahan stunting, sementara Sekolah Rakyat membuka peluang akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.

Meski demikian, Juliana menilai keberhasilan program pemerintah perlu diimbangi dengan strategi komunikasi publik yang lebih kuat dan terarah.

Menurutnya, penyampaian informasi yang akurat, terbuka, dan mudah dipahami masyarakat diperlukan untuk mencegah disinformasi, kesalahpahaman, serta manipulasi informasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Program-program revolusioner ini sangat memanusiakan manusia. Pemerintah perlu memperluas kampanye keberhasilan serta sigap meng-counter isu negatif agar kepercayaan publik terhadap program strategis tetap terjaga," tutup Juliana.

Juliana berharap penyelarasan komunikasi Kabinet Merah Putih, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang konsisten dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, program prioritas nasional dapat terlaksana secara optimal sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.