BULELENG, Bali — Pemerintah Kabupaten Buleleng optimistis mampu mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp849,11 miliar dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Pemerintah daerah juga memastikan hasil efisiensi belanja akan diarahkan kembali untuk membiayai program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Optimisme tersebut disampaikan Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Buleleng dalam Rapat Paripurna yang digelar di Ruang Rapat Utama Gedung DPRD Buleleng, Senin (28/9/2026).

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD Buleleng, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, jajaran direksi BUMD, serta Tim Ahli DPRD.

Dalam penyampaiannya, Bupati Sutjidra mengapresiasi berbagai masukan dan pandangan konstruktif yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan Perubahan APBD 2026.

Menanggapi pandangan Fraksi PDI Perjuangan-Hanura, Sutjidra menyebut target PAD sebesar Rp849,11 miliar atau meningkat 3,11 persen dibandingkan APBD induk masih realistis untuk dicapai. Keyakinan tersebut didukung oleh capaian realisasi PAD yang hingga September 2026 telah mencapai 62,58 persen.

“Pemerintah daerah akan terus mengoptimalkan potensi penerimaan pada sisa waktu tiga bulan terakhir tahun anggaran ini,” ujar Sutjidra.

Sementara itu, menjawab pandangan Fraksi Golkar, NasDem, dan Gerindra mengenai rincian peningkatan PAD, pemerintah daerah menjelaskan bahwa kenaikan penerimaan terutama ditopang sektor pajak daerah yang diproyeksikan meningkat sekitar Rp12,2 miliar.

Upaya optimalisasi penerimaan dilakukan melalui sejumlah kebijakan dan kemudahan bagi masyarakat. Di antaranya program Gebyar Joss Paten PBB, pemutihan tunggakan pajak, pemberian insentif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), serta digitalisasi E-Canvassing yang dilaksanakan bersama KPP Pratama.

Selain mengejar peningkatan pendapatan, Pemkab Buleleng juga menaruh perhatian terhadap efisiensi belanja daerah. Anggaran yang diperoleh dari hasil penghematan akan dialokasikan kembali untuk sejumlah kebutuhan prioritas, seperti penanganan kemiskinan, perlindungan sosial, pengendalian inflasi, serta pemenuhan mandatory spending.

Menanggapi masukan Fraksi Demokrat-PKB, Pemkab Buleleng juga berkomitmen memperluas penerapan sistem pembayaran digital pada retribusi parkir tepi jalan umum. Langkah tersebut ditujukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus menekan potensi kebocoran penerimaan daerah.

Di sektor kesehatan, tambahan anggaran akan diarahkan antara lain untuk pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP Kelas 3.

Bupati Sutjidra menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemerintah bersama DPRD memastikan anggaran daerah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Semangat kebersamaan antara eksekutif dan legislatif ini bukan hanya untuk mewujudkan APBD yang aspiratif, tetapi juga pendorong utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Buleleng,” kata Sutjidra.

Dengan optimalisasi pendapatan dan efisiensi belanja tersebut, Pemkab Buleleng menargetkan pelaksanaan Perubahan APBD 2026 dapat tetap menjaga keberlanjutan pembangunan sekaligus memperkuat program-program yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat.