DENPASAR — Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Bali mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menjaring calon Organisasi Bantuan Hukum (OBH) baru menjelang periode akreditasi yang akan dimulai pada 2027. Upaya ini dilakukan untuk memperluas akses layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Bali.

Persiapan tersebut disampaikan oleh Penyuluh Hukum Ahli Madya Kanwil Kemenkum Bali, I Gede Adi Saputra, S.H., M.H., dalam program Obrolan Komunitas di Pro 4 RRI Denpasar. Ia menjelaskan bahwa Kanwil Kemenkum Bali terus memperkuat pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan organisasi bantuan hukum sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Menurut Adi Saputra, lembaga bantuan hukum memiliki peran penting sebagai mitra pemerintah dalam memberikan pendampingan dan layanan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok masyarakat kurang mampu.

Penjaringan dan Akreditasi Dimulai pada 2027

Kanwil Kemenkum Bali telah menyiapkan informasi awal mengenai jadwal dan mekanisme penjaringan OBH sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan komunitas advokat. Pada 2027, proses tersebut akan mencakup penjaringan calon organisasi bantuan hukum baru sekaligus pelaksanaan akreditasi bagi organisasi yang telah terakreditasi sebelumnya.

“Proses penjaringan itu kita akan mulai di tahun 2027, kita akan sasar calon yang kita jaring sekarang ini dan melanjutkan akreditasi bagi yang sudah terakreditasi dengan menetapkan dua agenda utama verifikasi,” ujar Adi Saputra.

Proses verifikasi dirancang untuk memastikan setiap organisasi yang mengajukan diri memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Penilaian tersebut mencakup kelengkapan administrasi dan persyaratan substantif, sehingga organisasi yang lolos diharapkan memiliki kapasitas serta komitmen dalam menjalankan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, calon organisasi diwajibkan melengkapi persyaratan melalui sistem aplikasi digital yang telah disiapkan. Mekanisme ini diharapkan dapat mendukung proses pendaftaran dan verifikasi yang lebih tertata, transparan, serta akuntabel.

Perluas Akses Keadilan bagi Masyarakat Kurang Mampu

Program penjaringan dan pembinaan OBH tersebut diharapkan dapat mendorong lahirnya lebih banyak organisasi bantuan hukum yang berkualitas dan mampu menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Bali.

Keberadaan OBH dinilai penting untuk membantu mengurangi kesenjangan akses terhadap keadilan, terutama bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dalam memperoleh pendampingan hukum.

Kanwil Kemenkum Bali juga membuka ruang komunikasi dan konsultasi bagi praktisi hukum serta pengelola yayasan yang berminat mendaftarkan organisasinya sebagai calon pemberi bantuan hukum. Melalui pembinaan tersebut, calon OBH diharapkan dapat memahami persyaratan dan tahapan yang harus dipenuhi sebelum mengikuti proses verifikasi.

Adi Saputra mengimbau para praktisi hukum dan pengelola yayasan agar aktif memantau informasi resmi yang disampaikan Kanwil Kemenkum Bali, sehingga dapat mempersiapkan dokumen serta persyaratan sejak dini.

“Silakan dilihat akun medsos Kanwil Kementerian Hukum Bali, di situ kami sudah menampilkan flyer untuk bisa diakses dan ada barcode untuk bergabung di layanan grup WhatsApp, guna mendapatkan pendampingan seputar proses penjaringan,” ujar Adi Saputra.

Melalui langkah persiapan ini, Kanwil Kemenkum Bali berharap proses penjaringan dan akreditasi OBH pada 2027 dapat berjalan dengan baik serta menghasilkan organisasi bantuan hukum yang profesional, kredibel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penguatan peran organisasi bantuan hukum tersebut diharapkan menjadi bagian dari upaya memperluas pemerataan layanan hukum dan memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh akses terhadap keadilan sesuai amanat peraturan perundang-undangan.